DPD KNPI Sambas Dukung Penangguhan Penahanan Jumardi

Yuk Bagikan!

DPD KNPI Kabupaten Sambas.

PojokKata.com,- Kasus yang membelit Jumardi dalam perkara penjualan burung Bayan sejak ditangkap pada Kamis, 11 Februari 2021 terus bergulir dan mendapat dukungan masyarakat.

Kasus Jumardi memantik respon DPD KNPI Kabupaten Sambas, Rabu (3/3/2021) melalui pesan whatsapp, Nugra Irianta Denashurya Ketua DPD KNPI Kabupaten Sambas menyatakan bahwa UU No. 5 tahun 1990 Tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa Liar berikut aturan turunannya sudah sangat jelas mengatur tentang delik yang dikenakan kepada Jumardi.

Namun ia berharap Jumardi dapat dibebaskan dengan mempertimbangkan aspek-aspek humanis terutama tentang tidak adanya unsur kesengajaan yang bersangkutan, “ucapnya.

Masih menurut Nugra, ini murni tentang belum massifnya sosialisasi UU No.5 Tahun 1990 berikut aturan pelaksanaanya dikalangan warga terlebih lagi mansyarakat bawah.

Kasus ini juga sebenarnya sudah cukup menjadi pembelajaran bagi masyarakat yang sampai saat ini belum mengetahui tentang peraturan perdagangan hewan yang dilindungi.

“Kita dari DPD KNPI Sambas berharap kedepannya pihak BKSDA dan Balai Gakum KLHK melakukan sosialisasi lebih gencar terutama terkait konsekwensi hukum atas pelanggaran UU No.5 Tahun 1990”. Ia berharap penegak hukum dapat mengkaji dan mempertimbangkan kembali aspek-aspek humanis terhadap Jumardi, “ucap Nugra

DPD KNPI Sambas Siap Berikan Dukungan

Pendapat senada disampaikan Imbran, Wakil Ketua DPD KNPI Sambas bidang Kajian Publik dan Media mengatakan, bahwa sebagai warga negara Jumardi yang mempunyai hak mengajukan penangguhan penahanan. Pihaknya dari KNPI Sambas juga siap memberikan dukungan administrasi untuk permohonan penangguhan penahanan jika diperlukan,”katanya.

DPD KNPI Sambas siap bersama-sama dalam mencarikan jalan keluar terbaik. Ia pun memastikan masih ada ruang untuk melakukan penangguhan penahanan. 

“Kasihan Jumardi sebagai tulang punggung keluarga. Kalau pemidanaan badan sebagai konstruksi hukum yang dipedomani, siapa yang mau menafkahi keluarganya. Unsur kemanusiaan harus menjadi subyektifitas penyidik dalam perkara Jumardi” jelas Imbran dengan nada prihatin.

Terpisah, Ketua MPI DPD KNPI Kabupaten Sambas, Galih Usmawan turut menyatakan prihatin. “Kasus Jumardi tidaklah berdiri tunggal. Minimnya pengetahuan dan informasi terkait UU No.5 Tahun 1990 berikut turunannya menjadi prima causa tertangkapnya Jumardi”. Jadi sekali lagi saya nyatakan bahwa pihak BKSDA dan Balai Gakum KLHK harus banyak-banyak beli cermin. Ibarat pepatah, “semut diseberang lautan tampak, gajah dipelupuk mata tidak kelihatan, “geramnya.

Ia menyarankan pihak Balai Gakum KLHK Seksi III Pontianak lebih baik menindak korporasi perambah hutan dan pembakar lahan diwilayah konsesi. Hal itu jelas-jelas merusak habitat satwa dan keanekaragaman hayati, tanpa menegasikan perkara perdagangan satwa ilegal” tutupnya. (Gu)


Yuk Bagikan!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *