Rektor IAIS Sambas Prihatin atas Tindakan Penangkapan Jumardi

Yuk Bagikan!

Rektor Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Dr. H. Jamiat Akadol, M.Si., M.H.

Pojokkata.com – Salah satu warga Sambas, Jumardi (31) yang ditangkap atas perniagaan satwa yang dilindungi, yaitu burung bayan mendapat perhatian lebih dari masyarakat di Kabupaten Sambas.

Rektor IAIS Sambas, Dr. H. Jamiat Akadol, M.Si., M.H. turut menanggapi masalah ini. Beliau mengatakan bahwa Pemda ataupun Aparat Penegak Hukum haruslah mengayomi masyarakat.

“Saya sangat prihatin terhadap tindakan pemerintah dan aparat yang seharusnya itu mengayomi, kalau betul pernyataan Jumardi bahwa dia tidak tahu, berarti kan ada rakyat yang memang tidak tahu,” ujarnya.

Jamiat juga menjelaskan mengenai adanya asas fiksi hukum yang sering menjadi alasan dari penangkapan Jumardi atas ketidaktahuannya.

“Kadang-kadang pemerintah itu hanya melaksanakan tindakan sesuai peraturan, itulah namanya fiksi hukum, kalau peraturan sudah ditetapkan maka masyarakat dianggap sudah tau, padahal tidak semua seperti itu,” jelasnya.

Jamiat menyampaikan bahwa mudah sekali jika ingin memberitahu suatu peraturan kepada masyarakat di Kabupaten Sambas.

“Jika ingin sosialisasi, beritahu saja lewat perangkat daerah, termasuk perangkat desa, baik lewat pengumuman atau surat, sehingga bisa disampaikan kepada masyarakat, bisa juga lewat acara kawinan, di tarub, dan lain sebagainya,” jelasnya.

“Harusnya BKSDA itu ada di daerah sini, hadir di setiap taklim, ini BKSDA nya tidak ada di tempat, adanya hanya di Pontianak saja,” tambahnya.

Ada ketidakadilan dalam kasus ini menurut Rektor IAIS Sambas jika memang pernyataan Jumardi itu terbukti benar.

“Kalau benar memang masyarakat tidak tahu langsung ditangkap oleh pihak berwenang, itu merupakan bentuk sebuah ketidakadilan menurut saya,” ucap Rektor IAIS Sambas.

Jamiat Akadol berharap agar pihak yang berwenang lebih giat dalam menyampaikan informasi berkaitan dengan hukum yang berlaku.

“Harapannya semoga pejabat atau aparat yang dalam hal ini khususnya BKSDA atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam memberitahu rakyat dengan cara sosialisasi, biar rakyat tahu hak dan kewajibannya agar dapat melaksanakan hukum itu sendiri,” harapnya.

Rektor IAIS Sambas juga mengkritik dan memberi saran terhadap kinerja pemerintah dalam masalah hukum yang terjadi.

“Jangan seolah-olah bahwa pemerintah itu tahu segalanya, berkuasa dan berbuat semaunya, kita negara demokratis yang segala sesuatunya wajib mengajak masyarakat,” ujarnya.

Beliau menutup pernyataannya dengan bagaimana tindak lanjut dari masalah Jumardi.

“Konsekuensinya sekarang harus ada pembelaan dari Pemerintah Daerah, Pemda harus turun tangan. Jadi harus ada jalan keluarnya, artinya kalau sampai begini terus-terusan, akan terus terjadi hal yang serupa,” tutupnya. (Nly)


Yuk Bagikan!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *