Ketua LKKNU Kota Pontianak Tanggapi Kasus Burung Bayan

Yuk Bagikan!

Ketua LKKNU Kota Pontianak, Hasan Basri

Pojokkata.com – Ketua Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) Kota Pontianak, Hasan Basri menanggapi kasus persoalan hukum penjual burung bayan yang sedang viral di berbagai media online dan media sosial.

Hasan Basri menyebutkan bahwa persoalan yang dialami Jumardi (31) menimbulkan rasa prihatin karena ditangkap atas ketidaktahuan menjual burung yang dilindungi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

“Sebagai Ketua LKKNU Kota Pontianak melihat persoalan ini sangat memprihatinkan karena dimana informasi yang saya dapatkan dari teman-teman di Sambas bahwa Saudara Jumardi ini hanyalah korban ketidak tahuan tentang burung-burung yang di lindungi, apalagi beliau menjual burung dengan harga lima puluh ribu hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga,” katanya.

Beliau menganggap kasus Jumardi sama sekali tidak merugikan Negara atau pihak manapun.

“Dalam kasus Jumardi ini negara tidak dirugikan serta burungnya masih hidup dan dirawat bukan dimakan atau dibunuh,” ujar Hasan Basri.

Hasan Basri turut memberikan dukungan moril kepada Jumardi yang sekarang tersangkut persoalan hukum penjualan burung bayan.

“Mengingat Jumardi ini adalah tulang punggung keluarga yang memiliki anak masih kecil-kecil dan masyarakat tidak mampu, saya memberikan dukungan moril agar Jumardi bebas dari segala tuntutan hukum,” pungkasnya.

Menurut Hasan Basri, negara dengan perangkat hukumnya dalam menegakkan hukum harus berlandaskan kemaslahatan umat.

“Ketidaktahuan terhadap peraturan hukum dikalangan masyarakat awam merupakan fenomena dan menjadi tugas kita bersama untuk terus gencar mensosialisasikan setiap peraturan hukum yang ada, untuk meningkatkan kesadaran hukum keluarga hingga ke pelosok daerah,” jelasnya.

Harapan dari Ketua LKKNU Kota Pontianak adalah adanya pertimbangan perikemanusiaan dan keadilan sosial dalam proses hukum yang akan dijalani oleh Jumardi.

“Jumardi adalah korban ketidaktahuan terhadap peraturan hukum yang berlaku,  karena itu harus ada pertimbangan perikemanusiaan dan keadilan sosial dalam kasus ini. Mari bebaskan Jumardi,” tutupnya. (Nly)


Yuk Bagikan!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *