Ketum Badko HMI Kalbar: BKSDA Harus Menjadi Tameng Masyarakat

Yuk Bagikan!

Ketua Umum Badko HMI Kalimantan Barat, Fiqri Haqil Nur

Pojokkata.com – Melihat dari perkembangan kasus yang menimpa warga Kabupaten Sambas, yakni Jumardi (31) asal Desa Tempatan, Kecamatan Sebawi, yang mana ditangkap oleh aparat penegak hukum karena diduga menjual satwa dilindungi yaitu burung bayan melalui media sosial pada tanggal 11 Februari 2021 yang lalu.

Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Kalimantan Barat, Fiqri Haqil Nur menyampaikan pandangannya bahwa proses hukum yang berjalan dalam kasus Jumardi harus bersifat transparan.

“Saya memandang proses ini haruslah transparan dihadapan publik, karena pada dasarnya masyarakat menengah kebawah tidak mengerti apapun terkait aturan Undang-Undang tentang satwa yang dilindungi bisa menjerat mereka dalam masalah hukum dinegeri ini,” ungkap Fiqri.

Menurutnya hal ini terjadi karena memang lemahnya sosialisasi terkait aturan perlakuan satwa yang dilindungi oleh negara.

“Sangat miris jika diperlihatkan dengan proses hukum yang seakan akan mendiskriminasi masyarakat karena ketidaktahuannya akan sebuah aturan,” ujar Fiqri.

Tindakan yang tepat menurut Ketum Badko HMI Kalbar untuk penanganan kasus ini adalah dalam bentuk pembinaan kepada pelaku.

“Jika hukum menegakkan keadilan maka harusnya Pak Jumardi ini bisa dibina dan diberi wawasan tentang aturan satwa liar tanpa harus dipidanakan, sehingga tersangka tersebut bisa menjadi masyarakat pelopor dalam mensosialisasikan aturan aturan kepada masyarakat,” jelasnya.

Menurut UU No. 5 Tahun 1990  tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Burung Bayan atau Betet (Psittaciformes) masuk dalam daftar satwa yang dilindungi, karena hal tersebutlah Pak Jumardi warga Kabupaten Sambas ini harus berurusan dengan hukum.

Fiqri menyebutkan terkait kinerja BKSDA yang seharusnya mendampingi masyarakat agar tidak sampai terjerat hukum yang ada.

“Dalam hal ini Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) harusnya terdepan agar masyarakat tidak menjadi korban jeratan hukum dengan melakukan pendampingan, sehingga jika ada masyarakat yang terjerat dapat diringankan hukuman atau bahkan dapat dibebaskan,” katanya.

Kemudian Fiqri mengatakan juga bahwa kasus ini menjadi tugas penting seperti program sosialisasi yang harus dibenahi kedepannya.

“Dan menjadi pekerjaan rumah yang sangat penting agar nantinya tidak akan terjadi kasus seperti ini dengan menggalakkan program sosialisasi kepada masyarakat luas,” tutup Fiqri. (Nly)


Yuk Bagikan!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *