Budiman Tahir Sesalkan Kasus Jumardi Ditindak Dengan Pidana

Yuk Bagikan!

Tokoh Masyarakat Sambas yang berada di Pontianak, Budiman Tahir.

Pojokkata.com,- Tokoh Masyarakat Sambas di Pontianak juga memberikan komentar terhadap kasus yang menimpa Jumardi.

Budiman Tahir selaku Tokoh Masyarakat Sambas yang berada dipontianak, mendengar kasus ini melalui sosial media.

Budiman Tahir mengatakan bahwa kasus Jumardi ini tidak seharusnya dibawa kejalur hukum.

“Secara pribadi menyesalkan atas kasus jumardi harus dibawa ke jalur pidana, sebab dalam prosesnya ada dua hal yg terabaikan yakni sosialisasi tentang adanya perubahan peraturan pelaksanaan UU No.5 Tahun 1990 serta tindakan pembinaan,” tuturnya. (05/03)

Ia melanjutkan bahwa hukum juga harus dijalankan dengan rasa keadilan dan dilihat dari informasi yang dimilikinya.

“Tindakan hukum bukan hanya fokus tentang kebenaran materil, akan tetapi rasa keadilan, minimal rasa adil terendah.”

“Melihat kasus Jumardi hanya faktor ketidak pahaman saja, dimana yang bersangkutan adalah orang desa yg kurang paham, harusnya tidak langsung ke pidana tapi harus mempertimbangkan sosiologis masyarakat,” lanjut Budiman Tahir.

Sekarang ini negara Indonesia sedang berada dimasa pandemi yang mana ekonomi mengalami penurunan, Jumardi juga melakukan itu demi menghidupi keluarganya.

“Bangsa kita saat ini lagi berjuang untuk memutus rantai wabah covid-19 yg berkepanjangan, sehingga berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat.”

“Apalagi katanya Jumardi baru saja mengalami pemutusan hubungan kerja, sehingga mencari pekerjaan dengan menjual burung yang dilindungi dan saya dengar inipun baru kali ini dakoninya,” ungkap Sekretaris MABM Kalbar ini.

Ia berharap agar kasus Jumardi diselesaikan dengan kekeluargaan, dan masalah ini menjadi pembelajaran bagi semua masyarakat dan instansi dalam mengambil keputusan.

“Harapan saya secara pribadi hendaknya pihak terkait lebih bijak menangani hal ini dan cukup denga pembinaan, bukan pemidanaan pada yang bersangkutan, sebab Jumardi sebagai tulang punggung keluarga dengan dua anak yang masih kecil.”

“Ini sebagai pembelajaran bagi kita semua, baik masyarakat maupun aparat agar mampu meningkatkan budaya musyawarah untuk menyelesaikan semua masalah dan hendaknya tindakan pidana adalah langkah terakhir apabila jika memang diperlukan,” tutupnya. (Yud)


Yuk Bagikan!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *