Komisi II DPRD Sambas Datangi BKSDA Kalbar, Ini Hasilnya

Yuk Bagikan!

Audiensi DPRD Komisi II Kab.Sambas bersama BKSDA di Pontianak.

Pojokkata.com- Melalui surat No. 170/37/DPRD yang ditandatangani Ketua DPRD H. Abu Bakar, S.Pdi, komisi 2 DPRD Sambas lakukan kunjungan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat, Jumat (5/3/2021).

Pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas Ferdinan Syolihin yang juga Koordinator Komisi 2, juga diikuti unsur pimpinan Komisi 2, diantaranya Ahmad Hapsak Setiawan, SP, Erwin Johana, A.Md, dan anggota Komisi 2 DPRD Sambas.

Hapsak mengatakan, dalam kunjungan ke BKSDA Kalbar, hadir Kepala BKSDA Kalbar Sadtata Noor Adirahmanta, Kepala Balai Gakum KLHK Seksi III Pontianak M. Subhan. “Dari hasil koordinasi dgn BKSDA Kalbar dan Gakum KLHK, Komisi 2 DPRD Kabupaten Sambas menanyakan perkembangan kasus Jumardi, sekaligus menindaklanjuti hasil hearing Aliansi Mahasiswa dgn DPRD Sambas pada 1 Maret 2021 lalu ,” katanya.

Masih menurut dia, setelah Komisi 2 berkoordinasi dengan Kepala BKSDA dan Balai Gakum KLHK didapat informasi bahwa perkara sudah di Kejaksaan Tinggi Kalbar dan sudah P21, dikarenakan locus delicti (penangkapan) di Tebas, Kabupaten Sambas, maka selanjutnya kasus akan di limpahkan ke Kejaksaan Sambas, “jelas Ahmad Hapsak.

Ditempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Sambas Ferdinan Syolihin mengatakan, kami dari Komisi 2 akan menindaklanjuti pertemuan ini dengan meminta Pemda Sambas untuk melakukan pendampingan hukum kepada saudara Jumardi.

“Dari sisi kemanusiaan saudara Jumardi masih memiliki tanggungan anak dan istri. Minimnya sosialisasi UU No.5 Tahun 1990 berikut aturan pelaksanaannya menjadi satu soal yang mesti disadari pihak BKSDA Kalbar,”jelasnya.

Masih menurut Ferdinan, Permen KLHK No 20 THN 2018 ttg satwa yg dilindungi termasuk peraturan baru, bahkan belum genap dua bulan sudah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.92/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018. Dan kembali diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, “tegasnya.

“Sekarang terdapat 904 Tumbuhan dan satwa dilindungi. Dalam Permen LHK No.106 Terdapat 557 jenis burung yang dilindungi dalam peraturan tersebut dan 140 jenis diantaranya merupakan burung kicau”.

Makanya, tadi komisi 2 memenita pihak BKSDA Kalbar untuk memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat. Agar kedepannya tidak terjadi lagi kasus seperti dialami Jumardi, “pungkas Ferdinan Syolihin. (Gu)


Yuk Bagikan!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *