Kawal Kasus Jumardi: Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sambangi Kejari dan DPRD Sambas

Yuk Bagikan!

Aksi Damai Mahasiswa Kabupaten Sambas di Gedung Kejaksaan Negeri Sambas.

PojokKata.com,- Aksi solidaritas Mahasiswa dan Masyarakat Kabupaten Sambas kembali turun ke jalan dalam rangka mencari keadilan atas kasus yang menimpa Jumardi dalam perkara penjualan burung bayan. Adapun rute aksi kali ini dengan mendatangi Kejaksaan Negeri Sambas dan DPRD Sambas, Selasa (9/3/2021) pagi.

Aksi kali ini untuk memastikan informasi perkembangan atas kasus Jumardi yang dikabarkan sudah P21 dan sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sambas,”imbuh Muhammad Rifa’i Korlap aksi.

Ditambahkan Rifa’i bahwa setelah kami melakukan aksi tanggal 4 Maret 2021 di Pontianak dan mendatangi Balai Gakum KLHK Seksi III Pontianak untuk menuntut penangguhan penahanan belum juga dapat diproses, dan bukan hanya itu dari pihak DPRD Sambas melalui Komisi II juga telah mendatangi BKSDA Kalbar dan dihadiri pihak Balai Gakum dimana disampaikan bahwa kasus Jumardi telah P21. “Aksi kami kali ini untuk memastikan kesimpangsiuran informasi perkara yang menimpa Jumardi, “ungkapnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Sambas Ichwan Effendi, SH dalam pernyataannya menyampaikan bahwa, hasil koordinasi kami bahwa kasus Jumardi masih di Kejaksaan Tinggi Kalbar dan Kejaksaan Negeri Sambas belum menerima pelimpahan berkas apapun terkait kasus Jumardi, “jelasnya.

Kami terbuka terkait aksi dari aliansi mahasiswa dan masyarakat dalam mengawal perkara kasus Jumardi, Kejaksaan adalah sahabat masyarakat. Silakan disampaikan dan dikawal, namun harus secara yuridis karena kita negara hukum, “ujarnya.

Tak puas mendatangi Kejari Sambas, masa aksi kembali long march menyambangi DPRD Sambas. Sesampainya di DPRD Sambas masa aksi disambut sejumlah pimpinan DPRD Sambas diantaranya, H. Abu Bakar, S.Pd.I, Ferdinan Syolihin, SE dan Ir.H. Arifidiar,.MH.

Tampak hadir dari komisi II DPRD Sambas Ahmad Hapsak Setiawan,SP dan Erwin Johana. Dalam keteranganya pihak DPRD Sambas memberikan dukungan penuh atas tuntutan masa aksi solidaritas bebaskan Jumardi.

“bahwa sejak tanggal 1 Maret 2021 kami juga sudah mendengarkan aspirasi yang disampaikan dan pihak DPRD Sambas juga menindaklanjuti dengan mengunjungi BKSDA Kalbar tanggal 5 Maret 2021,”ujar Ferdinan Syolihin.

Masih menurut Ferdinan, informasi terbaru yang didapatkan bahwa saudara Jumardi diperpanjang penahananya untuk 20 hari kedepan dengan Nomor: SP. SANG.HAN/10.2/III/Huk.6.6/2021/Ditreskrimsus. “Dan tidak hanya itu DPRD Sambas juga meminta Pemda Sambas untuk memberikan pendampingan hukum kasus Jumardi. Untuk saat ini kasus Jumardi masih berproses di Kejati Kalbar dan belum dilimpahkan ke Kejari Sambas,”jawabnya.

Ditambahkan Firdaus Ketua BEM IAIS Sambas, kami dari elemen aksi yang hadir disini (DPRD Sambas) menyampaikan tuntutan agar lembaga DPRD Sambas untuk dapat menghadirkan pihak BKSDA Kalbar, Balai Gakum KLHK Seksi III Pontianak serta PPNS Polda Kalbar ke Sambas untuk memberikan informasi utuh atas perkara Jumardi,”tutupnya. (Gu)


Yuk Bagikan!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *