PGK Sentil Sikap Pemkab Atas Tumpahan CPO. Eko: Kami Sudah Koordinasi

Yuk Bagikan!

Ponton Pengangkut CPO tumpah yang sedang bersandar di Sungai Sejangkung.

Pojokkata.com – Tumpahan CPO dari ponton yang bocor di sepanjang aliran Sungai Sambas Besar terutama aliran sungai Sejangkung semakin mendapat perhatian masyarakat luas, terlebih dari kunjungan Komisi 2 DPRD Sambas bersama Kepala Desa se- Kecamatan Sejangkung kemarin (20/4/2021).

Dihubungi via Whatsapp, Rabu (21/2020), Kepala Dinas Perkim LH Eko menyampaikan bahwa pihaknya bersama Polres Samnas sudah melakukan pemantauan ke lokasi ponton yang kandas dan bocor, kemudian melakukan pengambilan sampel dan penelusuran sungai hingga ke Desa Sendoyan, “katanya

Ia menambahkan, saat ini pihaknya juga sudah berkoordinasi dgn DLHK Provinsi dan LH Bengkayang karena tumpahan CPO diduga milik PT. WDBP yang berada di wilayah Bengkayang. Untuk itu kami meminta pihak PT. WDBP untuk segera membersihkan minyak CPO yang sudah terlanjur hanyut di sepanjang Sungai Sambas Besar saat mulai terjadinya kebocoran karena sifatnya sangat mendesak. Untuk lebih jelas bisa dihubungi Kabid PPLH, “pungkas Kadis Perkim LH H. Eko Susanto yang sedang PKN II di Semarang.

PGK Kabupaten Sambas Sentil Sikap Pemkab

Ditempat terpisah, Ersandi Ketua Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Kabupaten Sambas mengatakan mestinya korporasi yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sambas sudah harus menerapkan program efisiensi operasional yang mengacu pada konsep ‘zero waste’, serta mengimplementasikan prinsip 4R (Reduce, Reuse, Recycle,
Recovery) pada lini produksinya, “jelasnya.

Hal ini penting, kerusakan sekecil apapun akan memiliki efek berantai terhadap kesejahteraan umat manusia serta kelestarian kehidupan ekosistem disekitar beroperasinya perusahaan perkebunan sawit, “beber Sandi.

Kita meminta pihak Dinas Perkim LH maupun Dinas PMTSP Sambas melakukan evaluasi terhadap perizinan yang dimiliki korporasi perusak lingkungan.

” Jadi tugas pemerintah tidak hanya menyediakan karpet merah bagi investasi, tapi mengesampikan dampak negatif kerusakan lingkungan atas beroperasinya korporasi di wilayah ini, tegasnya.

Ia meminta Pemkab Sambas jangan hanya sekadar memberikan pernyataan retoris yang tidak memberikan hasil nyata dalam menekan korporasi nakal.

Adanya wacana yang disampaikan oleh komisi 2 DPRD Sambas tentang perda perlindungan lingkungan hidup, kami dari PGK Kabupaten sambas sangat menyambut baik dan mendukung keberpihakan ini, “tutup Ersandi. (Gus)


Yuk Bagikan!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *