Hapsak, Minta Pemkab Sambas Evaluasi Izin Korporasi Sawit Perusak Lingkungan

Yuk Bagikan!

Tampak Kades Semanga’ Mujian Sedang Memberikan Atensi dalam RDP Kasus Pencemaran Lingkungan.

Pojokkata.com – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang menghadirkan pihak perusahaan, Kepolisian, Dandim, Pemkab Sambas, Pemerintah Desa, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) serta masyarakat yang terdampak pencemaran lingkungan akibat aktivitas perkebunan kelapa sawit, kembali digelar usai sholat Jumat pukul 13.00 Wib.

RDP yang digelar komisi 2, yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sambas, Ferdinan Syolihin, didampingi oleh Ketua Komisi 2 DPRD Sambas, Ahmad Hapsak Setiawan SP, serta anggota dari komisi 2 DPRD Sambas.

Ketua Komisi 2 DPRD Sambas, Ahmad Hapsak Setiawan mengatakan dalam RDP ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan lapangan kita dua minggu lalu, giat ini untuk mempertemukan antara pihak perusahaan dan masyarakat sekitar perusahaan

“Delik pidana kita serahkan ke penegak hukum, dalam hal ini Polres Sambas. Terpenting dalam RDP ini, pihak perusahaan khususnya PT Wirata dan PT ANI wajib memberikan tanggung jawab sosial kepada masyarakat yang terdampak tumpahan CPO maupun limbah cair dari perkebunan sawit,” ujarnya.

“Semuanya sudah dibicarakan antara pemda, pihak perusahaan dan masyarakat sekitar, terkait kesepakatan seperti apa antara pemda dan masyarakat akan kita jelaskan kedepan,” imbuhya.

Masih menurut Hapsak, agar pencemaran lingkungan tidak terulang kembali, komisi 2 DPRD menginginkan semua tata kelola dan SOP penanganan limbah perkebunan kepala sawit wajib ditinjau ulang, tegas Ketua PATRI Kabupaten Sambas ini.

“Ya, kita inginkan semua izin yang dimiliki perusahaan baik izin amdal, IPAL untuk ditinjau kembali, tidak hanya dua perusahaan ini namun berlaku untuk semuanya perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Sambas,” katanya.

Sehingga, kata Legislator PPP ini jika ada perusahaan yang tidak taat aturan atau tidak ramah terhadap lingkungan maka harus segera ditindak.

“Maka, untuk kedepannya agar kejadian seperti ini tidak terulang harus ada sanksi tegas, maka kita harus meninjau semua tata kelola SOP penanganan limbah perusahaan kelapa sawit di kabupaten Sambas,” tutupnya. (Gus)


Yuk Bagikan!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *