Kasus Pencemaran Lingkungan, Ferdinan Desak Perusahaan Tanggung Jawab

Yuk Bagikan!

Wakil Ketua DPRD Sambas Ferdinan Syolihin, S.E. ditemui usai jeda RDP Kasus Pencemaran Lingkungan, Jumat (30/4/2021)

Pojokkata.com – DPRD Kabupaten Sambas menempati janjinya dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait permasalahan dugaan pencemaran limbah cair perkebunan kelapa sawit milik PT ANI pada 13 April lalu, serta pencemaran aliran sungai Sejangkung terkait tumpahan CPO dari ponton Royal Palma yang di duga membawa CPO milik PT Wirata Daya Bagun Persada pada 19 April lalu. RDP ini berlangsung di Aula Utama DPRD Kabupaten Sambas, Jumat (30/4/2021) pagi.

Tampak hadir pihak perusahaan, Kepolisian, Dandim, Pemerintah Kab.Sambas, Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat setempat, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) peduli lingkungan serta warga sekitar wilayah terdampak.

RDP ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sambas, Ferdinan Syolihin, SE didampingi Ketua Komisi 2 DPRD Sambas, Ahmad Hapsak Setiawan SP, Sekretaris Komisi 2 DPRD Sambas Erwin Johana.

“Kita hari ini menerima langsung rapat dengar pendapat dari perwakilan kepala Desa di Kecamatan Sejangkung dengan juru bicaranya Kades Semanga’ Mujian, perwakilan masyarakat pegiat lingkungan,” ucap Wakil Ketua DPRD, Ferdinan Syolihin.

Disampaikan Legislator PDIP ini, sebagai wakil rakyat dirinya diamanahkan undang-undang untuk menerima semua aspirasi dari masyarakat.

“Ya kita diperintahkan undang-undang untuk menerima aspirasi warga, hari ini kita mengundang semua elemen masyarakat yang terkait dengan kasus pencemaran ini,” jelas Ferdinan.

Dalam RDP ini terdapat beberapa keputusan yang diambil yakni meminta Pemerintah Daerah Kab.Sambas untuk hadir dalam mengurai persoalan ini.

“Ya, sambil menunggu hasil uji lab klinis yang dilakukan oleh perkim LH dan penyidikan yang dilakukan Polres Sambas, maka kami juga meminta pemerintah daerah bersama dengan perusahaan segera untuk lakukan respon awal dan hadir ditengah masyarakat yang terdampak langsung pencemaran,” pintanya.

Terkait dugaan tindak pidana, tentu domain pihak penegak hukum yang menangani perkara ini, DPRD hanya memfasilitasi aspirasi dan temuan-temuan hasil kunjungan lapangan dan perkembangan fakta terkini dari RDP ini, “terang Ferdinan.

Pihak perusahaan tadi, kata Ferdinan sudah menyampaikan baik PT Ani maupun dari pihak PT Wirata telah menyatakan kesiapannya bersama pemerintah.

“Selanjutnya, kami meminta pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan melakukan evaluasi kembali segala sesuatu yang berkaitan dengan perizinan tata kelola, amdal, IPAL dan aturan main yang menjadi pegangan,” katanya.

Investasi kata Ferdinan harus berpihak dan bermanfaat untuk rakyat, dikarenakan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit tentunya mengunakan aliran sungai Sambas, serta berusaha di kabupaten Sambas sehingga harus memahami daerah sekitar.

“Kita meminta perusahaan sawit yang beroperasi di Kabupaten Sambas harus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar maupun pemerintah daerah, maka perusahaan harus menerapkan pepatah dimana bumi berpijak disitu langit dijunjung,” pungkasnya. (Gus)


Yuk Bagikan!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *