Gubernur Sutarmidji dan Bupati Atbah Saling Serang Pernyataan, Ini Respon Warga

Yuk Bagikan!

Dok: kalbarprov.go.id

Pojokkata.com – Menanggapi pernyataan Gubernur Sutarmidji yang menuding Bupati Sambas ogah-ogahan terkait penanganan covid-19 mendapat tanggapan dari warga Kabupaten Sambas.

Juliadi Ketua Geger Tani Kab.Sambas dalam keterangannya kepada Pojok Kata, Rabu (5/5/2021), menilai pernyataan Gubernur Sutarmidji sangat tidak etis dan tendensius. “Ini menggambarkan bahwa Sutarmidji mudah sekali memojokan orang lain didepan khalayak umum. Dan ini tidak pantas dilakukan Sutarmidji selaku pejabat publik,” sesalnya.

Meskinya, Sutarmidji selaku orang nomor satu di Kalbar dapat memberikan teladan yang baik, bukan semaunya saja asal bunyi. Ini kali yang kedua Gubernur Sutarmidji menyentil Bupati Atbah dengan ucapan yang tidak pantas,” beber Ketua HMI Cabang Sambas 2014-2015.

Dalam kondisi seperti ini kedua belah pihak harus saling bersinergi, bukan saling menyampaikan pendapat yang kontraproduktif. Jika Bupati Sambas melakukan tindakan yang salah dalam penanganan covid-19, lakukanlah cara yang baik dengan memanggil Bupati Sambas atau kirim tim gugus tugas covid Propinsi untuk koordinasi,” sarannya.

Pendapat yang sama disampaikan Ketua Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Kab.Sambas, Ersandi mengatakan tudingan yg dilontarkan Gubernur tidak sewajarnya disampaikan dengan cara sporadis. Apalagi dibulan suci ramadhan dimusim saat ini, rasanya tak elok menjadi konsumsi masyarakat,” ungkapnya kepada Pojok Kata, Rabu (5/5/2021).

Masih menurut dia, hal inikan sebenarnya buntut kekesalan Sutarmidji terhadap kinerja Pemda Sambas dalam penanganan covid-19 yang menurutnya belum serius. Walaupun begitu harusnya Gubernur tak pantas menyampaikan kekesalannya dengan mengaitkan masa akhir jabatan Bupati Sambas Atbah.

“Dan, kalau bicara sejauh mana penanganan covid-19 yg dilakukan Atbah, tentu masyarakat bisa merasakan, dimana misalnya keseriusan pemda dan jajarannya beserta TNI-Polri dalam menangani PMI (Pekerja Migran Indnonesia) yg masuk lewat border Aruk dengan, pembentukan posko covid disetiap desa, maupun himbauan-himbauan larangan mudik,” tegas Ersandi.

Mestinya dua kepala daerah menyampaikan hal-hal yg positif yg membangun harapan untuk masyarakat di masa sulit seperti ini, bukan malah saling lempar statement dan prasangka,” tambahnya.

Terkait larangan buka puasa bersama, halal bihalal dan kebijakan peniadaan mudik juga terkesan berlebihan tanpa melihat resiko masing-masing daerah. Mestinya tidak diberlakukan ke semua wilayah baik yang berstatus zona kuning apalagi zona hijau. Tradisi mudik ini adalah ungkapan rasa rindu dan syukur kembali ke kampung halaman dalam momen Idul Fitri,” tutup Juliadi. (Gus)


Yuk Bagikan!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *