Dugaan Pungli Dinkes Sambas. Fatah: Hanya Kekeliruan Kuitansi, Ganjar Berikan Klarifikasi

Yuk Bagikan!

Kantor Dinas Kesehatan Sambas.

Pojokkata.com– Baru saja beberapa waktu lalu aksi saling sindir pernyataan antara Bupati Atbah dan Gubernur Sutarmidji, kini Dinas Kesehatan Propinsi melalui dr.Harisson mengatakan, ia menemukan bukti dokumen kuitansi sebesar Rp 250 ribu dan surat keterangan hasil swab test Rapid Antigen dengan kop surat bertulis Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas sebagaimana dikutip kumparan.com, Jumat, (7/5/2021).

Dikonfirmasi langsung ke Kadis Kesehatan Sambas dr. Fatah Maryunani terkait dugaan pungli yang dituduhkan, ia menyampaikan bahwa memang ada pegawai salah satu Bank milik pemerintah melakukan rapid tes Antigen dikediaman dr.Ganjar dan hasilnya reaktif, dan staf berinisiatif dibuatkan surat resmi kop Dinas Kesehatan yg mencantumkan arahan-arahan, ungkap dr. Fatah.

Masih menurut dia, kemudian yang bersangkutan minta kuitansi untuk klaim ke kantornya. Klien bersangkutan minta kuitansi ke di Dinas Kesehatan dan oleh staf dibuatkanlah kuitansi serta diberikan stempel. Jadi kekeliruan buat kuitansi saja. Untuk lebih jelasnya bisa dihubungi dr.Ganjar,” jelas Fatah.

Dikonfirmasi terpisah, dr. Ganjar Eko Prabowo memberikan klarifikasinya terkait dugaan pungli rapid tes Antigen. Dikatakan bahwa, ada klien melakukan tes rapid antigen per tanggal 19 April 2021 lalu. Dan dilakukan di fasyankes swasta atau DPP (Dokter Praktek Perseorangan) dengan swadana sendiri dan tidak mungkin dapat diklaim atau meminta penggantian, “tegasnya

“Jadi hasil rapid tes klien bersangkutan reaktif, dan karena itu staf dinkes berinisiatif sendiri tanpa perintah dan sepengatahuan DPP membuat kuitansi dan hasil test itu berkop dan berstempel Dinkes dengan tujuan katanya untuk kepentingan klien guna dapat penggantian dari kantornya”.

Masih menurut Ganjar, bahwa seharusnya kuitansi itu tidak boleh ada stempel Dinkes karena dilaksanakan di fasyankes swasta atau DPP (Dokter Praktek Perseorangan), kop hasil pemeriksaan harusnya juga tidak boleh menggunakan Kop Dinkes, namun harus menggunakan kop DPP dan stempel DPP baik reaktif maupun non reaktif, “bebernya.

Lanjut Ganjar, sekali lagi kuitansi tersebut dimaksudkan klien agar mendapat penggantian dari kantornya dan perlu kami luruskan bahwa rapid tes antigen dilakukan di fasyankes swasta. Jadi tidak bisa diklaim untuk meminta penggantian, “pungkasnya. (Gus)


Yuk Bagikan!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *