Polri Panggil Dirut BPJS Terkait Kebocoran 297 Juta Data Warga Indonesia

Yuk Bagikan!

POJOKKATA – Polri bakal memanggil Direktur Utama BPJS terkait perkara 279 juta data warga Indonesia yang bocor dan diperjual belikan. Rencananya permintaan keterangan berlangsung pada Senin, 24 Mei.

“Saya panggil klarifikasi (hari) Senin, Dirut BPJS Kesehatan,” kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Slamet Uliandi kepada wartawan, Jumat, 21 Mei. Selain rencana pemeriksaan, lanjut Slamet, Polri juga sudah membuat tim untuk menyelidiki kasus tersebut. Tujuannya, untuk membantu instansi terkait menyelesaikan perkara itu dikutip pojokkata.com dari voi.id

“Kabareskrim sudah membentuk tim,” kata dia.
Sebelumnya, Polri menegaskan bakal menyelidiki persoalan 279 juta data warga Indonesia yang bocor dan diperjualbelikan. Kasus ini ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber.

“Sejak isu bergulir saya sudah perintahkan Dirtipidsiber untuk melakukan penyelidikan hal tersebut,” kata Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto.

Tahap awal dilakukan dengan merampungkan hal administrasi. Jika sudah rampung, proses penyelidikan akan langsung dilakukan.
“Sedang dipersiapkan mindik (administrasi penyidikan) untuk legalitas pelaksanaan anggota di lapangan,” kata dia.

Ada pun kebocoran data itu mulai diketahui usai akun @ndagels mencuit setidaknya ada 279 juta data milik Warga Negara Indonesia (WNI) yang dijual oleh hacker. Kebocoran data tidak hanya mencakup Nomor Induk Kependudukan (NIK) tapi juga status hidup atau mati hingga gaji.

Ferdinan Syolihin, SE Wakil Ketua DPRD Kab.Sambas mengungkapkan bocornya data BPJS milik warga yang jumlahnya mencapai 270 juta ini harus di sikapi dengan serius karena ini mengenai data pribadi masyarakat yang mengikuti BPJS Kesehatan. 270 juta warga Indonesia yang bocor maka data warga sambas juga dipastikan ikut bocor ungkapnya.

Maka Terkait dengan itu, DPRD akan menyikapi persoalan ini, bocornya dan diperjual belikan data warga bpjs Kesehatan ini Tentu akan berpengaruh terhadap Pelayanan Kesehatan untuk Masyarakat. Saya selaku wakil ketua DPRD kab.sambas akan meminta DPRD Melalui Komisi IV yg membidangi Kesehatan untuk memanggil dan meminta klarifikasi Perwakilan BPJS Sambas terkait persoalan ini.

Banyak masyarakat resah dengan beredarnya informasi bocornya data bpjs Kesehatan warga apalagi diperjual belikan, kekwatiran warga takut datanya digunaakan untuk hal-hal yang negatif. (AM)


Yuk Bagikan!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *